Pembayaran Dam Kolektif

Pembayaran Dam secara kolektif akan mulai dilakukan oleh pemerintah mulai pada pemberangkatan haji tahun ini. Maksud dari pembayaran dam secara kolektif adalah setiap jamaah akan memberikan uang untuk membayar dam sebelum pemberangkatan haji ke tanah suci. Pembayaran dam dari masing-masing jamaah diberikan secara langsung kepada pemerintah.

Hal ini juga telah diatur sesuai fatwa MUI mengenai pembayaran dam haji. Prosesnya berbeda seperti pembayaran dam sebelumnya, karena dam kolektif secara langsung diberikan kepada pemerintah sedangkan sebelumnya pembayaran dam dilakukan kepada masing-masing KBIH dan membuat jumlahnya tidak sama antara satu jamaah dengan jamaah lainnya.

Memabayar Dam Kolektif

Pembayaran dam secara kolektif tidak berlaku bagi semua jamaah tetapi hanya untuk jamaah yang melaksanakan haji qiron dan haji tamatu’ saja. Haji Tamattu’ adalah pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan umroh terlebih dahulu, sedangkan Haji Qiron adalah ibadah haji yang dilaksanakan secara bersamaan dengan umroh. Keduanya diwajibkan untuk membayar dam, sedangkan jamaah yang masuk dalam golongan haji Ifrat tidak harus membayar dam sehingga disaat ada jamaah yang membayar dam ketika akan berangkat haji, uang tersebut harus dikembalikan lagi kepada jamaah.

Diharapkan dengan proses dam kolektif bisa menjadikan cara yang lebih baik, bisa berjalan dengan tertib, terjamin dan juga teratur. “Kan selama ini dam dibayarkan melalui KBIH dan kabarnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pemerintah dalam hal ini kemenag punya ide mau dikolektifkan oleh pemerintah. Dan ada fatwanya boleh. Jadi akadnya itu pada awalnya wadhiah. Artinya menitikpan uang. Jadi pada waktu mau berangkat sudah dipungut uang dam,” jelas Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanuddin AF.

Pelaksanaan dam kolektif tidak bisa diberlakukan begitu saja, namun karena telah terdapat fatwa dari MUI maka sudah bisa dilaksanakan pada penyelenggaraan tahun ini.

Prosesnya adalah jamaah membayar uang dam kepada pemerintah dengan akad wadiah yaitu berarti uang titipan. Pemerintah selaku pembayar dam yang mewakili jamaah akan menggunakan akad wakilah atau perwakilan disaat membayarnya.

Harapan lainnya adalah agar pelaksanaan dam kolektif bisa berjalan secara amanah dan jauh dari kata penyelewengan ataupun hal negatif lainnya. Dan yang paling terpenting adalah dam bisa disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dam atau yang dinamakan denda adalah merupakan salah satu kewajiban yang perlu dilakukan oleh jamaah haji atau umroh yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku. Besaran untuk membayar dam bisa berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah. Sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh masing-masing harus mengetahui hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dan apa saja yang diperbolehkan agar bisa menambah kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah.
Powered by Blogger.